Wajibkah Demokrasi?

Dalam pidatonya yang terkenal dengan Truman's Doctrine, presiden Amerika Serikat kala itu Harry S Truman mengatakan,

"At the present moment in world history nearly every nation must choose between alternative ways of life. The choice is too often not a free one. One way of life is based upon the will of the majority, and is distinguished by free institutions, representative government, free elections, guarantees of individual liberty, freedom of speech and religion, and freedom from political oppression. The second way of life is based upon the will of a minority forcibly imposed upon the majority. It relies upon terror and oppression, a controlled press and radio, fixed elections, and the suppression of personal freedoms."

Begitulah pandangan dari pemimpin negara sponsor terbesar demokrasi abad ini. Ia mencirikan demokrasi sebagai sistem yang didasari atas kemauan mayoritas, selain ciri-ciri lain yang menyertainya. Ia tidak mengklaim bahwa keputusan yang mereka ambil dalam pemerintahan baik dan benar.

Penganut demokrasi memang tidak mempermasalahkan apakah sesuatu itu baik dan benar. Asalkan sesuatu itu dimaui oleh mayoritas, maka dengan sendirinya hal itu baik. Ungkapan extrimnya adalah "Vox populi vox dei" = suara rakyat suara Tuhan. Kebenaran adalah yang datang dari mayoritas rakyat.

Kaum relativis saja tetap konsisten dengan kebenaran yang ia pegang. Hanya saja ia tidak mau menyalahkan orang lain yang berbeda. Karena bagi mereka kebenaran mirip seperti kecantikan, relatif bagi setiap orang.

Lah, demokrasi malah tidak peduli dengan kebenaran. Yang penting adalah keinginan (will) bukan kebenaran (truth). Pengutamaan keinginan di atas kebenaran adalah turunan dari prinsip hidup yang mengutamakan kesenangan (hedonisme).

Kalau begitu, level kerancuan pikir para penganut demokrasi ini bisa jadi di bawah penganut relativis ya?

TIDAK HANYA DUA JALAN
Mengenai pembagian "way of life" menjadi hanya dua, sebagaimana disebutkan Truman, kita sudah sama-sama tahu bahwa ia terlampau menyederhanakan. Giddens saja sudah membuat buku berjudul "The Third Way". Praktik pemerintahan Islam pada masa Rasululloh saw dan khilafah nubuwwah tidak bisa dikategorikan ke salah satu dari dua jalan yang disebutkan Truman.

Semua sistem dalam kehidupan adalah campuran dari berbagai macam elemen yang membentuk variasinya masing-masing. Dulu memang ada pengkutuban antara sistem kapitalis dan sosialis. Tapi sekarang yang kapitalis jadi agak sosialis (welfare state ala Barat), yang sosialis jadi rada kapitalis (kasus China).

Jadi kalau Islam mau mendefinisikan sistem politik dan ekonominya, tidak perlu diembel-embeli kata demokrasi, kapitalisme, sosialis, dan istilah-istilah lain yang tidak "genuine" datang dari Islam. Ga perlu memaksakan diri membuat istilah "demokrasi islami", "sosialisme religius", "kiri islam", dll.

Pede aja lagi !! Ini lho sistem Islam. Kita mencirikan Ekonomi Islam sebagai plus zakat, minus riba, minus spekulasi. Politik Islam juga ada plus minusnya: plus syariat, plus syuro 'ulama dan ahli urusan umat, plus ketaatan pada pemimpin, serta minus voting dan minus informasi palsu. Aspek lain seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, memang bisa hadir di sistem Islam maupun demokrasi.